Arts & Culture

Penyertaan Modal Daerah pada Pemerintah Daerah

Description
Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.1 Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk
Categories
Published
of 18
4
Categories
Published
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Share
Transcript
  PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH http://www.hukumonline.com I.   PENDAHULUAN Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. 1  Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2  Dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah, telah diundangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Menurut Pasal 1 angka 6 UU 23/2014. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 1  Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penjelasan, Bagian I.1, Paragraf 2. 2    Ibid  , Paragraf 3.  urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memerlukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian. 3  Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaha untuk menambah dan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan memupuk sumber pendapatan daerah adalah dengan melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 4  BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. 5  Berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU 23/2014 dinyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD, penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD, 6  dan penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. 7  Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan 3  Fitri Erna Muslikah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Pada Perusahaan Daerah Air  Minum (PDAM) Kota Depok  , Depok: Universitas Indonesia, 2015, hal.72. 4   Op. Cit  ., Fitri Erna Muslikah, hal.72. 5  Wahyu Maizal, Tinjauan Hukum Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur  , Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014, hal. 5.   6  Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 333 ayat (2). 7    Ibid  , Pasal 333 ayat (3).  apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaaan modal daerah. Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan. 8  Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berasal dari APBD dengan syarat APBD diperkirakan surplus, dan barang milik daerah. Konsekuensi dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam bentuk uang dan barang milik daerah merupakan bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha BUMD dengan mendapatkan hak kepemilikan, sehingga terjadi pengalihan kepemilikan uang dan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMD. Terdapat berbagai pengaturan yang perlu diperhatikan mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah ini, seluruh peraturan tersebut perlu diperhatikan agar penyertaan modal memenuhi asas-asas fungsional, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. II.   PERMASALAHAN 1.   Bagaimanakah kedudukan BUMD dalam Pemerintah Daerah? 2.   Bagaimanakah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dilaksanakan? III.   PEMBAHASAN 1.   Kedudukan BUMD dalam Pemerintahan Daerah UU 17/2003, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemerintah Daerah dalam membentuk BUMD, dengan modal dari surplus 8   Op. Cit  ., Wahyu Maizal, hal. 4.  APBD dan penyertaan modal Pemerintah Daerah dikategorikan sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan BUMD merupakan aset milik Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi sebagai perpanjangan tangan peran pemerintah dalam pelayanan publik. Peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam sistim perekonomian daerah diharapkan dapat berperan disamping sebagai penyimbang kekuatan pasar juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penyetoran deviden sebagai bagian laba BUMD. Pengaturan mengenai BUMD sebagai perusahaan milik daerah sebelumnya diatur dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (UU 5/1962), Pasal 2 UU 5/1962 menyatakan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut seluruh perusahaan milik Pemerintah Daerah disebut Perusahaan Daerah, namun dengan diundangkannya UU 23/2014 yang “mencabut” ketentuan UU 5/1962 terjadi perubahan peristilahan Perusahaan Daerah menjadi BUMD, karena Pasal 1 angka 40 UU 23/2014 mendefinisikan BUMD sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Pasal 409 UU 23/2014 mencabut dan menyatakan tidak berlakunya UU 5/1962, namun Pasal 405 UU 23/2014 menyatakan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU 5/1962 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pengaturan terkini yang terkait langsung dengan pengaturan BUMD adalah UU 23/2014 dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP No. 54/2017), untuk pengelolaan BUMD dalam bentuk perseroan terbatas, juga tidak boleh bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penjelasan mengenai pengaturan BUMD berdasarkan ketentuan tersebut, yaitu:  a.   BUMD menurut UU 23/2014 9   Berdasarkan Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014, Pemerintah Daerah tidak harus memiliki BUMD, namun BUMD dapat menjadi pertimbangan bagi daerah untuk menjadi sarana dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. BUMD dapat didirikan oleh Pemerintah Daerah dan pendiriannya ditetapkan dengan Perda. BUMD itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan umum daerah (Perumda) dan perusahaan perseroan daerah (Perseroda). Pendirian BUMD ditujukan untuk: 10  1)   memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; 2)   menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan 3)   memperoleh laba dan/atau keuntungan. Sedangkan Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. 11  Sumber modal BUMD terdiri dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya yang terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham. 12  Penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dengan Perda. Penyertaan modal dimaksud dapat dilakukan dalam rangka pembentukan BUMD maupun penambahan modal BUMD, baik berupa uang ataupun barang milik daerah. Terkait dengan barang milik daerah yang disertakan, harus dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah tersebut akan dijadikan penyertaan modal. 13   9  Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Tinjauan Hukum Terkait Pengaturan BUMD , hal 5 s.d. 6. 10  Undang-undang No. 23 Tahun 2014, Pasal 331 ayat (5). 11    Ibid  , Pasal 332. 12    Ibid  , Pasal 332. 13    Ibid  , Pasal 333.
Search
Similar documents
View more...
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x