Instruction manuals

Penegakkan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Terhadap Kedaulatan Negara

Description
Kedaulatan adalah merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan absolut atas wilayah tersebut menjadi dasar bagi pembentukan negara. Namun, adanya kebijakan bebas visa kunjungan yang disalahgunakan oleh warga negara asing (WNA)
Published
of 11
2
Published
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Share
Transcript
   1 PENEGAKKAN HUKUM KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP KEDAULATAN NEGARA ( Law Enforcement of Free Visa Visit policy on state sovereignty) I Gusti Putu Anom Kresna Wardhana NRT. 2018.1442.1.01 Taruna Tingkat I Program Studi Hukum Keimigrasian Politeknik Imigrasi 2019 Email : anomkresna21@gmail.com Abstrak Kedaulatan adalah merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan absolut atas wilayah tersebut menjadi dasar bagi pembentukan negara. Namun, adanya kebijakan bebas visa kunjungan yang disalahgunakan oleh warga negara asing (WNA) dapat mengganggu kedaulatan negara Indonesia. Rumusan masalah yang diambil dalam penulisan ini adalah Bagaimana penegakkan hukum kebijakan bebas visa kunjungan terhadap kedaulatan negara. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) yang menggunakan bebas visa kunjungan dan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan atas penggunaan bebas visa tersebut terhadap kedaulatan negara. Jenis penulisan ini menggunakan metode normatif empiris dan yuridis. Data penulisan diperoleh melalui analisis ilmiah dan studi pustaka, sedangkan proses pengolahan data melalui pengumpulan data, penyajian data, analisis data, dan kesimpulan. Dari penulisan ini dapat diperoleh hasil bahwa penanganan warga negara asing (WNA) yang menggunakan bebas visa kunjungan berdasarkan peraturan presiden nomor 21 tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan dilaksanakan dalam dualism sistem penegakan hukum yaitu didasarkan pada hukum pidana dan hukum administratif. Kata Kunci : Kedaulatan Negara, Penegakkan Hukum, dan Bebas Visa Kunjungan.  Abstract Sovereignty is absolute power over a certain territory. Absolute power over the region became the basis for the formation of the state. However, the existence of a visa-free policy that is abused by foreign citizens (foreigners) can disrupt the sovereignty of the Indonesian state. The formulation of the problem taken in this paper is How to enforce visa free visa policy against state sovereignty. This writing aims to determine and analyze the law enforcement of foreign citizens (foreigners) who use visa-free visits and to determine the impact caused by the use of visa-free on state sovereignty. This type of writing uses empirical and juridical normative methods. Research data obtained through scientific analysis and literature study, while the data processing through data collection, data  presentation, data analysis, and conclusions. From this study it can be obtained that the handling of foreign citizens (foreigners) who use visa-free visits based on presidential regulation number 21 of 2016 concerning visa-free visits is carried out in a dualism of law enforcement systems that is based on criminal law and administrative law. Keywords: State Sovereignty, Law Enforcement, and Visa Free Visit.   2 A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Negara dikatakan berdaulat atau souvereign karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki Negara. Bila dikatakan bahwa Negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa Negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi. Negara berdaulat memang berarti bahwa Negara itu tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari pada kekuasaannya sendiri. Ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah Negara itu, artinya suatu Negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya. Jadi pembatasan yang penting ini yang melekat pada pengertian kedaulatan itu sendiri dilupakan oleh orang yang beranggapan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh suatu Negara menurut paham kedaulatan itu tidak terbatas. Bahwa kedaulatan suatu Negara terbatas dan bahwa batas ini terdapat dalam kedaulatan Negara lain merupakan konsekuensi yang logis dari paham kedaulatan sendiri. 1  Teori kedaulatan negara merupakan salah satu teori kedaulatan yang menyatakan bahwa kedaulatan itu ada pada negara. Negaralah yang menciptakan hukum, jadi segala sesuatu harus tunduk pada negara. Negara disini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan  –  peraturan hukum, jadi adanya hukum itu akibat dari adanya negara, dan tiada satu hukumpun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh negara. Penganut teori kedaulatan negara ini antara lain adalah Jean Bodin, dan Georg Jellinek. 1  Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, Hukum Internasional Kontemporer, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 169 Hakekatnya teori kedaulatan negara itu atau staat-souvereiniteit, hanya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada negara, tidak melihat kekuasaan tersebut bersifat absolut, maupun bersifat terbatas, dan ini harus dibedakan dengan pengertian ajaran staat-absolutisme. Karena dalam ajaran staat- souvereiniteit itu pada prinsipnya hanya dikatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada negara, kekuasaan tertinggi ini mungkin bersifat absolut , tetapi mungkin juga bersifat terbatas . sedangkan dalam ajaran staat-absolutisme dikatakan bahwa kekuasaan itu bersifat absolut , jadi berarti tidak mungkin bersifat terbatas, dalam arti bahwa negara itu kekuasaanya meliputi segala segi kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan para warga negara itu tidak lagi mempunyai kepribadian. Teori kedaulatan negara ini juga dikemukakan oleh georg jellinek. Pada pokoknya jellinek mengatakan bahwa hukum itu adalah merupakan penjelmaan dari pada kehendak atau kemauan negara. Jadi juga negaralah yang menciptakan hukum, maka negaralah dianggap sebagai satu  –  satunya sumber hukum, dan negaralah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Sehingga diluar negara tidak ada satu organpun yang berwenang menetapkan hukum. Maka dalam hal ini lalu berarti bahwa adat kebiasaan, yaitu hukum yang tidak tertulis maupun peraturan yang tidak dikeluarkan negara atau dibuat oleh negara dianggap bukanlah sebuah hukum, yang demikianlah pendapat yang dibenarkan oleh Jean Bodin , sedangkan menurut pendapat Georg Jellinek adat kebiasaan dan hukum  –  hukum   3 lainnya itu dapat menjadi hukum, apabila hukum  –  hukum itu sudah ditetapkan oleh negara sebagai sebuah hokum. Negara adalah satu-satunya sumber hukum. Oleh sebab itu kekuasaan tertinggi harus dimiliki oleh negara. 2  Pasal 1 angka (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa yang dimaksud keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk dan keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. 3  Dari batasan ini mengisyaratkan adanya dua kelompok tugas yang dilaksanakan institusi keimigrasian yaitu pelayanan terhadap lalu lintas orang dan pengawasan terhadap orang asing. Kedua tugas inilah yang mesti diselenggarakan oleh institusi keimigrasian dengan harapan pelaksanaan tugas dimaksud tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional. Setidaknya ada tiga (3) tahap pemberlakuan pemberian fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Tahap pertama, Perpres No. 69/2015 tentang BVK yang ditandangani Presiden pada 9 Juni 2015 (30 negara). Tiga bulan kemudian, kebijakan BVK tahap II mulai diberlakukan dengan ditandatanganinya Perpres No. 104/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 69/2015 (75 negara) pada 18 September 2015, dan Tahap III melalui Perpres No. 21/2016 (169 negara). Berdasarkan Perpres No. 104 tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres No. 69 Tahun 2015 tentang BVK, disebutkan bahwa bagi orang asing warga negara dari negara tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik 2  Abu Daud Busroh, Ilmu negara hal 71 Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik (resiprokal) dan manfaat. Izin diberikan maksimal 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya (pasal 6 angka (4) Perpres No. 104/2015). Izin diberikan bagi orang asing dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, wisata, bisnis, keluarga, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. (pasal 6 angka (2), lihat juga pasal 38 UU Keimigrasian). Dengan adanya kebijakan bebas visa bagi orang asing, maka tentu saja menimbulkan persoalan tersendiri terkait implementasi, pengawasan, keamanan, intensitas keluar masuk orang asing, tingkat pelanggaran yang terjadi akibat BV dan juga sumber daya keimigrasian yang ada, sehingga perlu dilakukan penulisan ini. 2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan jurnal ini adalah : a. Bagaimana penegakkan hukum kebijakan bebas visa kunjungan terhadap kedaulatan negara?   b. Apa dampak implementasi kebijakan bebas visa kunjungan?   c. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka implementasi kebijakan bebas visa? 3   Indonesia, Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Pasal 1 Angka 1     4 3. Metodologi Penulisan Jenis pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam jurnal ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data yaitu melalui seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu diinterpretasikan untuk dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya untuk ditarik suatu kesimpulan. 4. Tujuan Penulisan Tujuan dari penulisan ini adalah : a. Menganalisis penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) yang menggunakan bebas visa kunjungan b. Mengetahui dampak yang ditimbulkan atas penggunaan bebas visa tersebut terhadap kedaulatan negara c. Mengetahui kendala - kendala yang dihadapi dalam rangka implementasi kebijakan bebas visa B. Pembahasan Kedaulatan suatu negara dalam implementasinya dimanifestasikan menjadi 3 (tiga) aspek utama , yaitu: Pertama, kedaulatan internal (kedalam). Kedaulatan secara internal memiliki pengertian bahwa hal itu merupakan kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh sebuah negara di dalam wilayah kekuasaannya. Kedaulatan internal berarti merupakan kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur masalah  –  masalah dalam negerinya. 4  Nkambo Mugerwa, Subjects of International Law, Edited by max Sorensen, Mac Millan, New York, 1968. P.253. Kedaulatan internal dari suatu negara diwujudkan dalam otoritas negara dalam menentukan bentuk negara, bentuk system pemerintahan yang dipilih oleh negara tersebut, system politik, kebijakan  –  kebijakan dalam negeri, maupun hal  –  hal yang berkaitan dengan pembentukan system hukum nasional, dimana dalam penentuan kesemua hal tersebut tidak dapat dicampuri oleh negara lain. Kedua, kedaulatan eksternal (ke luar). Pengertian kedaulatan secara eksternal ialah kemampuan negara  –  negara dalam melakukan hubungan internasional. Sisi eksternal dari kedaulatan negara dimanifestasikan dalam wujud kekuasaan dan kemampuan suatu negara untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain dan menjalin kerjasama atau hubungan internasional. Kemampuan dan kewenangan tersebut antara lain berupa peran serta dalam perundingan , konfrensi internasional, penandatanganan perjanjian internasional dalam berbagai bidang, terlibat dalam organisasi internasional, dan lain sebagainya. Ketiga, kedaulatan teritorial, pengertian dari kedaulatan teritorial ialah bahwa kekuasaan penuh dan ekslusif yang dimiliki oleh negara atas individu  –  individu dan benda  –  benda yang terdapat di wilayah tersebut. 4  Kedaulatan menurut asal katanya yaitu berarti kekuasaan tertinggi. Negara berdaulat memang berarti bahwa negara itu tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari pada kekuasaannya sendiri. Dengan kata lain negara memiliki monopoli kekuasaan , suatu sifat khas organisasi masyarakat dan kenegaraan dewasa ini yang tidak lagi membenarkan orang perseorangan mengambil tindakan sendiri apabila ia dirugikan. Walaupun demikian,   5 kekuasaan tertinggi ini mempunyai batasan  –  batasan. Ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah negara itu , dalam arti kekuasaan tertinggi dapat dimiliki oleh negara di dalam batas wilayahnya, sedangkan di luar wilayahnya, suatu negara tidak lagi memiliki kekuasaan tertinggi, jadi pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting yaitu: 1. Kekuasaan itu terbatas pada wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu dan 2. Kekuasaan itu berakhir di mana kekuasaan suatu negara lain mulai. Jadi pembatasan tersebut melekat pada pengertian kedaulatan itu sendiri kerap kali dilupakan oleh orang yang beranggapan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara menurut paham kedaulatannya itu tidak terbatas. Dengan pembatasan kedaulatan yang telah diterangkan diatas dapat dikatakan bahwa kedaulatan suatu negara dapat dibatasi dan bahwa batas ini terdapat dalam kedaulatan negara lain merupakan konsekuensi yang logis dari paham kedaulatan sendiri. Dengan demikian paham kedaulatan tidak bertentangan dengan adanya suatu masyarakat internasional yang terdiri dari negara  –  negara yang masing  –  masing berdiri sendiri  –  sendiri atau dengan kata lain merdeka (independent) yang satu dari yang lainnya. Paham yang demikianlah tidak akan bertentangan dengan hokum internasional. 5  Kedaulatan negara apabila ditinjau dari 2 aspek yaitu kedaulatan internal dan eksternal yang dikaitkan dengan keimigrasian dapat diartikan sebagai berikut, dimana kaitan keimigrasian dengan kedaulatan internal yaitu, negara Indonesia yang berdaulat, memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kebijakannya sendiri yang berguna untuk 5  Mochtar kusumaatmadja, Etty R. Aggoes, pengantar hokum internasional. melindungi kedaulatan negaranya. kebijakan yang diciptakannya tersebut salah satunya adalah kebijakan selektif keimigrasian dan kebijakan bebas visa kunjungan. Kebijakan selektif keimigrasian merupakan merupakan prinsip fundamental yang berlaku universal bagi seluruh negara di dunia. Prinsip ini merupakan perwujudan kedaulatan negara yang harus dihormati. Dalam hukum positif, kebijakan selektif keimigrasian dicantumkan dalam Bagian Kesatu Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjelaskan bahwa:   “Berdasarkan kebijakan selektif (selective policy) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh Izin Tinggai di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.”  Pada prinsipnya, kebijakan selektif ini mengharuskan bahwa: 1. Hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia; 2. Hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia; 3. Orang asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia; 4. Orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya. Berdasarkan prinsip ini, maka hanya orang asing yang dapat
Search
Similar documents
View more...
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x